Rabu, 08 April 2015
Oleh:
Ana Ubaisah dan Sisca A Pratama
Selama
ini kita telah mengetahui dan sering mendengar istilah administrasi publik, administrasi
publik sebagai bagian yang tidak bisa terlepas dari kegiatan pemerintahan yang
sudah diterapkan sejak sebelum tahun 1980an. Banyak teori yang berkembang
mengenai administrasi publik, mulai dari old public administrasi, lalu bergeser
menjadi new public management dan akhirnya bergeser lagi menjadi new public
service. Persegeran tersebut terjadi karena mengikuti perkembangan terkini dari
masa ke masa. Konsep yang ada di dalam masing-masing teori dirasa tidak sesuai
dengan kebutuhan masyarakat pada masa itu. New public service dianggap paling
sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini, yang menganut sistem demokrasi. Namun
pada kenyataannya, masih banyak praktek new public management yang kita temui
di dalam kegiatan pemerintahan. Dengan kenyataan yang ada sekarang lalu muncul
pertanyaan, lantas teori apa yang paling sesuai dan bisa diterima serta diikuti
oleh masyarakat? Teori apa yang bisa diterapkan dalam kegiatan pemerintahan?
Konsep
Theories of Public Management
Manajemen ilmiah adalah alat intelektual dalam administrasi
publik (taylor 1985). Dalam 50 tahun pertama berbagai upaya dilakukan untuk
menemukan prinsip-prinsip manajemen yang universal. Tokoh-tokoh yang paling
berpengaruh diantaranya Gullic 1937, Fayol 1949, Bernard 1938. Prinsip-prinsip
ini oleh Simmons 1948 diletakkan dalam kerangka positivis. Ironisnya, agenda positivis
Simmons mengalami nasib yang agak mirip dengan gerakan manajemen ilmiah Taylor.
Baik agenda Taylor maupun Simmons telah berupaya untuk meyakinkan dan mendukung
klaim dalam arti positivis-aksioma universal yang diperlukan untuk ilmu
administrasi, meski hal tersebut masih tampak diluar jangkauan kita.
Manajemen publik cenderung memiliki kapasitas deskriptif yang
kuat namun relatif lemah ketika dianggap sebagai panduan apapun sistematis
untuk bertindak. Teori manajemen publik adalah dimana karya ilmiah dalam
administrasi publik boleh dibilang telah menemukan dampak terbesar yang telah
diterapkan. Dalam 2 dekade terakhir ini pendekatan prinsip-prinsip ini
tampaknya telah memasuki sesuatu dari jaman keemasan baru dengan munculnya new
public management. NPM berhasil mendaur ulang prinsip proyek yang paling terkenal
dari Osborne dan Gaebler 1983. NPM erat terkait dengan ideologi politik
konservatif dan cenderung menyamakan nilai-nilai perusahaan dan nilai-nilai
demokrasi.
New Public Management adalah sebuah pemikiran dominasi oleh
para akademisi dan peneliti untuk
menjalankan sektor publik yang memiliki paradigma berkualitas, seperti yang
dikatakan oleh (Osborne and Gaebler 1992; Borins 1994; Hughes 1998) dalam
sebuah jurnal charles Polidano “The new public management has come to dominate
thinking about public sector reform by
practitioners and academics alike. Some have hailed it as a new paradigma”.
Model
New Public Management adalah sebuah dorongan dari para publik untuk mendapatkan
sebuah pelayanan yang memiliki kualitas dan efisiensi waktu begitu cepat untuk
menjawab tantangan dari sebuah globalisasi. Pertentangan antara para birokrat
yang mengelak dari kegiatannya yangover consumting membuat publik memberikan
tekanan terhadap pemerintah dalam reformasi sebuah administrasi publik.
There
are differing interpretations of what that common response consists of. But
there is general agreement that key components include deregulation of line
management; conversion of civil service departments into free-standing agencies
or enterprises; performance-based accountability, particularly through
contracts; and competitive mechanisms such as contracting-out and internal
markets (Aucoin 1990; Hood 1991).
Dalam sebuah pernyataan Aucoin dan Hood
perbedaan interpretasi dalam persetujuan
sebuah model New Public Management adalah berdasarkan sebuah respon yang dibuat
buat. Dalam sebuah keputusan tersebut terdapat kunci dari beberapa komponen
yangmampu meregulasi dalam sebuah garis manajement. Beberapa penulis seperti
(Ingraham 1996; Minogue 1998) mengatakan bahwa New Public Management merupakan
sebuah privatisasi yang mampu menurunkan
sebuah kemasan birokrasi yang dinilai terlalu
berlebihan dalam produksi. Ada dua arus utama pemikiran yang menguatkan
eksistensi NPM. Pertama, pemikiran
institusi baru ekonomi yang dibangun dari teori pilihan publik ( public choice
theory), teori prinsipal-agent (principal-agent theory)dan teori
transaksi-harga (transactional-cost theory) yang memandang bahwa politik
sebagai suatu fenomena pasar. Kedua,
pemikiran manajerial (managerialism) yang memiliki gagasan bahwa reformasi
sektor publik berasal dari sektor administrasi bisnis.
Kedua arus gagasan ini yang kemudian
mewarnai nilai, konsep dan teknik
paradigma NPM. Pemahaman terhadap New Public Managementdapat ditelusuri
dari latar belakang kemunculannya. Ada beberapa pendapat ilmuwan terkait dengan
asal-usul kemunculan NPM ini. Menurut Dunleavy sebagaimana dikemukakan oleh
Hiromi Yamamoto (2003) yaitu “The NPM approach to public management was in
general founded on a critique ofbureaucracy as the organizing principle within
public administration”.
NPM merupakan pendekatan terhadap
manajemen publik yang muncul sebagai kritik terhadap birokrasi klasik dengan
prinsip-prinsip pengaturannya dalam administrasi publik. Birokrasi klasik selama ini dianggap
memiliki kekakuan yang progresif, sistem yang kompleks dan pengambilan
keputusantop-down, aturan hirarkis, yang menyebabkan jauh dari harapan-harapan
warganegara. Pendapat ini sejalan dengan “label” NPM dibawah teori pilihan
publik(public choice theory)yang menyebut paradigma NPM sebagai paradigma
anti-birokrasi dan antiprosedural (Anthony B. L. Cheung, 1997). Selanjutnya
pendapat dari deLeon, Denhardt dan Kamensky sebagaimana diungkap juga oleh
Hiromi Yamamoto (2003) yaitu “Government isurged to adoptboth the
"techniques" of business administration and business
"values," which include the values of competition, a preference for
market mechanisms as a means of social choice, and respect for the
entrepreneurial spirit”.Menurut mereka pemerintah dihimbau untuk mengadopsi
nilai dan teknik Administrasi bisnis, seperti nilai kompetisi,
mekanisme-mekanisme pasar sebagai alat
pilihan sosial dan menjadikan jiwa usahawan sebagai motornya.
Penjelasan-penjalasan
di atas membawa pada pemahaman bahwa kemunculan
NPM sebagai sebuah proses dialektika dari kritik terhadap model
manajemen public klasik yang kemudian memunculkan suatu model manajemen publik
yang mengadopsi spirit dan teknik-teknik dari sektor bisnis, inilah yang
selanjutnya disebut sebagai
New
Public Management.
Jadi,
ini merupakan hasil evaluasi terhadap kinerja birokrasi publik klasik yang memiliki kinerja lemah,
lamban, kaku, boros, orientasi prosedural, tidak peka terhadap kepentingan
publik, melayani diri sendiri dan lainnya lalu ditransformasikan melalui
semangat dan teknik-teknik manajement dan pengorganisasian di sektor bisnis
sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya. Atau dibahasakan oleh Eko
Prasdjo (2007), NPM merupakan reformasi paradigma administrasi publik lama yang
berbasiskan traditionalruled based, authority driven processdengan pendekatan baru yang
berbasiskan pada market (mekanisme pasar) dan competetion-drivenbased.
Sedangkan,
prinsip-prinsip NPM menurut Hood sebagaimana dikemukakan oleh Yeremias T. Keban
(2004) terdiri dari tujuh doktrin. Pertama, menggunakan manajemen profesional dalam sektor publik. Kedua,
manggunakan indikator kinerja. Ketiga, lebih fokus pada kontrol output.
Keempat, perhatian lebih diarahkan pada unit-unti kecil dari organisasi sektor
publik. Kelima, menggunakan prinsip kompetisi. Keenam, menggunakan gaya
manajemen sektor swasta dalam praktek manajemen publik. Ketujuh, menekankan
disiplin dan efisiensi resources. Akhirnya, secara umum paradigma NPM
merupakan pendekatan dalam manajemen
publik, termasuk birokrasi publik didalamnya, yang menggunakan pengetahuan dan
pengalaman sektor swasta dalam rangka reformasi manajemen publik.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar