Blog Archive
-
▼
2015
(41)
-
▼
April
(14)
- Nilai UTS TAP
- Model Pengambilan Keputusan
- Kritik teori Rasionalitas Terkekang
- Teori Inkremental (Incremental Theory) Lindblom
- SOAL UTS PENGAMBILAN KEPUTUSAN
- Nilai UTS Manajemen organisasi nirlaba
- Perencanaan Pembangunan
- Tugas Teori Administrasi Publik
- theories of public management
- Postmodern Theory
- Teori Institusional
- Arti Penting Administrasi publik
- THEORIES OF BUREAUCRATIC POLITICS
- Pengganti Kuis TAP
-
▼
April
(14)
Selasa, 07 April 2015
oleh:
Ernada Maulana Ramadhan, Faiz Jamar dan Istiqomah Solehatunnisa
Ernada Maulana Ramadhan, Faiz Jamar dan Istiqomah Solehatunnisa
Administrasi negara merupakan suatu
lapangan yang masih muda usianya, suatu lapangan yang dipandang baru dan
tersendiri.
Awal munculnya Ilmu Administrasi
Negara menuai beberapa perbedaan pandangan dari pada ahli politik sekaligus
menjadi era pertama perkembangan Ilmu Administrasi Negara Baru. seperti Woodrow
Wilson yang melalui eseinya ‘The Study of Administration’ berpendapat bahwa
administrasi berada diluar ruang lingkup politik sebenarnya.
Persoalan-persoalan administrasi bukanlah persoalan politik; meskipun politik
menetapkan tugas-tugas bagi administrasi. Ia tidak boleh dibiarkan untuk
memanipulasikan jabatan-jabatan administrasi. Sedangkan Leonard White menulis
buku yang berisi tentang lanjutan rumit untuk mengawinkan ilmu pemerintahan
dengan ilmu administrasi. Pendapat tersebut sangat bertentangan. Tapi
teori-teori tersebut berisi atas satu pertanyaan mendasar: bagaimanakah kita
dapat membuat pemerintah menjadi kompeten dan otoratif tanpa merusak nilai
partisipasi demokratis dan nilai pertanggungjawaban.
Administrasi negara baru muncul
mulai pada penghujung tahun-tahun 1960-an dan permulaan tahun1970-an sebagai
suatu tanggapan atas beberapa rangsangan yang berlanjut menjadi keresahan
rasial, berlangsungnya ketidakpuasan atas basis intelektual administrasi
negara, dan perubahan umum dalam disiplin ilmu sosial. Aneka macam nilai
dihubungkan dengan administrasi negara baru, dan nilai tersebut tidak selalu
bersesuaian. Karena itu penulis betul-betul menolak pemahaman bahwa pasti ada
administrasi negara baru yang tunggal, yang disepakati, disertai model yang
sama sekali mengingkari teori-teori dan norma-norma lampau dalam lapangannya.
Apa yang baru dalam administrasi negara baru langsung mengalir dari nilai-nilai
yang telah menuntut administrasi negara tradisional sehingga administrasi
negara baru dapat berjalan logis dari kumpulan pengetahuan baru dalam ilmu-ilmu
sosial dan pengarahan ilmu-ilmu itu pada masalah-masalah publik.
Tenaga gerak Administrasi Negara
Baru berhubungan dengan pembaruan kepegawaian sipil, gerakan manejer kota,
gerakan pemerintahan yang baik dan profesionalisasi aparat administrasi
pemerintah. Administrasi negara adalah baru, suatu jawaban atas pemerintahan
yang sedang berubah pesat.
Era kedua ditandai dengan petumbuhan
pemerintah yang luar biasa pesatnya, perkembangan program kemasyarakatan
Amerikayang utama dan akhirnya perkembangan program pertahanan yang
besar-besaran yang telah menghasilkan sebagian besar sarjana terkemuka amerika
dalam bidang administrasi negara.
Periode berikutnya ditandai dengan pertumbuhan
yang pesat dalam dinas / lembaga pelayanan masyarakat dan dengan urbanisasi dan
suburbanisasi yang luas, serta tujuan dan anggapan-anggapan dasar administrasi
negara dipersoalkan, dan lembagapelayanan masyarakat terus tumbuh dan bersifat
profesional. Namun beberapa krisis terjadi serentak yang sebagiannya berasal
dari sisa-sisa perkembangan dari waktu yang sebelumnya, sehingga memperburuk
lembaga pelayanan masyarakat, dan dihadapkan pada tungginya tingkat
pengangguran. Habisnya persediaan sumber-sumber bahan bakar serta perawatan
kesehatan dan transportasi juga turut mempengaruhi administrasi negara.
Semua krisis dan peristiwa tersebut
menimbulkan program-program pemerintahan yang baru dan mengubah cara-cara
memikirkan dan mempraktekkan administrasi negara.
Frederick C. Mosher dan John C.
Honey menemukan bahwa kebanyakan karyawan negara merasa sedikit saja punya atau
bahkan tidak punya identitas dengan bidang administrasi negara. Banyak dari
mereka lebih tertarik hanya pada beberapa subset dari bidang itu, seperti
keuangan, personalia, nalisa kebijakan, dan sebagainya. Banyak juga yang
menjadikan administrasi negara sebaiag profesi kedua. Administrasi negara pada
waktu itu mempunyai definisi tujuan yang agak sempit.
Penhujung tahun-tahun 1970-an,
administrasi telah berubah baik dalam praktek maupun dalam pengajarannya.
Administrasi negara mengalami perubahan dan menjadi sesuatu yang baru. Dan
kebaruan tersebut terletak pada argumen argumen mengenai pemanfaatan tepat dari
ilmu itu sendiri.
Model-model nilai administrasi
negara yang baru digambarkan, baik yang trikotomi maupun yang dikotomi adalah
generalisasi kasar yang tidak terlepas dari kelemahan yang lazim didapat karena
kegagalan untuk menerangkan variasi yang luas. Menggambarkan administrasi
negara baru secara terperinci adalah suatu cara untuk mengisi generalisasi itu.
Dasar pemikiran untuk administrasi
negara hampir senantiasa berupa manajemen yang lebih baikdengan menambahkan
keadilan sosial pada sasaran dan pemikiran klasik. Keadilan sosial menekankan
suatu pendekatan terhadap studi mengenai administrasi negara dan pendidikan
administrasi negara yang bersifat interdisipiliner, terapan, dan memecahkan
masalah, serta secara teoritis sehat.
Salah satu perhatian pokok
administrasi negara baru adalah perlakuannya yang adil terhadap warga
negara. Keadilang sosial berangkat dari patokan-patokan ini. Keadilan sosial
mencakup kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kekuatan politik
dan kesejahteraan ekonomi minoritas-minoritas ini. Suatu keterikatan asasi pada
keadilan sosial akan berarti bahwa administrasi negara baru berusaha untuk
mematahkan anggapan Dwight Waldo bahwa lapangan tidak pernah secara memuaskan
menampung implikasi keterlibatannya dalam politik maupun penentuan kebijakan.
Dikotomi administrasi kebijakan tidak pernah mempunya hak empiris karena amat
jelas bahwa sebenarnyalah para administrator justru melaksanakan dan menentukan
kebijakan.
Administrasi negara baru berusaha
menjawab pertanyaan teoritis dengan cara ini: para administrator tidaklah
netral. Mereka harus terikat sepenuhnya pada manajemen baik maupun keadilan
sosial sebagai nilai-nilai, sasaran-sasaran yang ingin dicapai, atau pun
dasar-dasar pemikiran.
Administrasi negara baru berusaha
untuk mengubah kebijakan-kebijakan maupun struktur-struktur yang secara
sistematis merintangi keadilan sosial tapi tidak berarti menuntut perubahan,
dan tidak berarti menganjurkan perubahan dalam peranan relatif para
administrator, eksekutif, legislator, atau pengadilan dalam bentuk dasar
konstitusional. Birokrasi tradisional terbuka mempunyai kemampuan stabilitas,
bahkan ultrastabilitas. Untuk memperoleh stuktur yang dapat diubah, administrasi
negara baru cenderung untuk mencoba dan menganjurkan perubahan bentuk
organisasi birokratis. Pada pokoknya pengertian tandingan terhadap birokrasi
menjadi ciri khas administrasi negara baru.
Perangkat organisasi yang lain
seperti sistem pemograman perencanaan-penganggaran (PBBS= programming
planning-budgeting system), dan analisa kebijakan yang disajikan dari segi
manajemen sebagai strategi dasar dipandang meningkatkan perubahan menuju
keadilan sosial. Dan sebaliknya para ahli ekonomi dan ilmu politik memandang
PPBS mengancam konsepsi mereka mengenai pemerintahan demokratis. Perubahan
adalah hal yang mendasar bagi administrasi negara baru.
Setiap pemikiran tentang
administrasi negara harus bermula dengan ilmu politik. Karena ilmu politik adalah
disiplin induk dan hampir semua perintis teori administrasi negara adalah ahli
ilmu politik. Ilmu politik khususnya teori politik telah menjadi fokus
pertimbangan yang paling lengkap dari pemikiran filosofis dan normatif yang
sekarang nampaknya sentral dalam administrasi negara. Namun administrasi negara
telah senantiasa lebih sekaligus kurang daripada ilmu politik.
Pergeseran administrasi dari ilmu
politik terlihat dalam didirikannya sekolah-sekolah masalah masyarakat dan
kebijakan negara. Sarjana-sarjana administrasi negara bahkan nyata-nyata
menandai arti pentingnya pergeseran administrasi negara menjauh dari ilmu
politik. Dalam instansi pemerintahan, administrasi negara telah lebih dari ilmu
politik karena pejabat-pejabat biasanya para spesialis dari disiplin-disiplin
lain dan mempunyai latar belakang pendidikan administrasi negara. Kebanyakan
ahli-ahli ilmu politik mengakui kebesaran dan kekuatan birokrasi. Logis bagi
mereka bahwa birokrasi merupakan subyek penting bagi mereka yang mempelajari pemerintahan.
Untuk memahami administrasi negara
moderen orang harus berkelana di luar ilmu politik, atau dengan menyatakan
bahwa administrasi negara bukanlah suatu ilmu sosial pada masalah-masalah
kemasyarakatan, melainkan sebuah mata pelajaran, profesi, dan lapangan.
Administrasi negara menjembatani disiplin-disiplin dan mengambil bagian yang
relevan dari disiplin itu serta menerapkannya pada masalah-masalah publik yang
berfungsi sebagai memberikan serangan intelektual yang paling menggairajkan
pada administrasi Negara.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
2 komentar:
terima kasih untuk punya blog ini
bahan ini sangat membantu
Referensinya apa yaa? Kenapa gak dicantumin??
Posting Komentar