Kuliah Administrasi Publik

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dinilai bingung menetapkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, antara menerapkan rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi soal penghapusan premium atau setara Ron 88 dan harga baru. Pengamat Kebijakan Energi, Sofyano Zakaria mengatakan, pemerintah semakin bingung, antara mengikuti rekomendasi tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi secara apa adanya, menerapkan rekomendasi dengan modifikasi, atau menerapkan secara bertahap. Lantaran, belum ada keputusan tentang dijalankannya rekomendasi. Ia menambahkan, Pemerintah pun  memaksakan ada perubahan strategi mulai 1 Januari 2015, namun terkesan  sangat belum siap. "Meski belum dikaji secara komprehensif, namun kelihatannya Pemerintah seperti telah mengambil arah secara gegabah," kata Sofyano, di Jakarta, Selasa (30/12/2014). Ia memperkirakan, langkah yang diambil pemerintah mengubah kebijakan harga BBM yang baru adalah dengan melepas harga ke pasar atau tanpa disubsidi seperti Pertamax untuk BBM jenis premium. "Menghapus subsidi untuk BBM Premium RON 88 atau  BBM RON 92,  pada dasarnya pula melanggar UU Migas, karena sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa Pemerintah tetap bertanggung jawab atas harga BBM bagi golongan masyarakat tertentu, " paparnya. Perkiraan kedua adalah, pemerintah akan menerapkan subsidi BBM tetap. Jika hal tersebut benar diterapkan, yang menjadi kekhawatiran saat harga minyak kembali melambung. Lantaran, subsidi tetap dapat membuat beban perubahan harga diserahkan ke rakyat karena pemerintah hanya mematok subsidi dengan nominal tertentu. "Jika harga minyak kembali melambung setidaknya ke posisi diatas US$ 90 per barel ditambah melemahnya  Rupiah , maka rakyat harus  pula membayar harga BBM di atas harga subsidi seperti yang berlaku selama ini. Apalagi jika BBM subsidi telah ditetapkan Pemerintah dengan BBM RON 92, ini niscaya  akan lebih memberatkan masyarakat," pungkasnya.

Dari wacana tersebut, ada apa sebenarnya dengan masalah kebijakan BBM di Indonesia? Coba petakan masalahnya dengan (pohon masalah atau fishbone atau fase masalah William dunn—pilih salah satu--) lalu analisislah keputusan yang diambil oleh pemerintah, sudah tepat atau belum jika putusan tersebut benar-benar diimplementasikan. Gunakan teori-teori pengambilan keputusan sebagai pisau analisis.

Aturan teknis:

Ketik analisis anda di kertas A4, TNR 12, margin 2,2,2,2. Minimal 8 halaman spasi 1 (termasuk sumber referensi). Kerjakan dengan format penulisan essay atau opini koran (bukan makalah per BAB). Nama anda ditulis dibawah judul (bukan khusus 1 halaman sendiri).

Hasil analisis hanya dikirim ke email tugaspublik@gmail.com. Dikerjakan dengan bahasa sendiri, jika 50% tulisan anda copas maka UTS dianggap NOL. Kirimkan paling lambat sabtu (2/5/2015) pukul 12.00 wib. Tidak ada alasan keterlambatan.

Terimakasih.