Selasa, 07 April 2015
oleh:  
Ernada Maulana Ramadhan, Faiz Jamar dan Istiqomah Solehatunnisa



Administrasi negara merupakan suatu lapangan yang masih muda usianya, suatu lapangan yang dipandang baru dan tersendiri.

Awal munculnya Ilmu Administrasi Negara menuai beberapa perbedaan pandangan dari pada ahli politik sekaligus menjadi era pertama perkembangan Ilmu Administrasi Negara Baru. seperti Woodrow Wilson yang melalui eseinya ‘The Study of Administration’ berpendapat bahwa administrasi berada diluar ruang lingkup politik sebenarnya. Persoalan-persoalan administrasi bukanlah persoalan politik; meskipun politik menetapkan tugas-tugas bagi administrasi. Ia tidak boleh dibiarkan untuk memanipulasikan jabatan-jabatan administrasi. Sedangkan Leonard White menulis buku yang berisi tentang lanjutan rumit untuk mengawinkan ilmu pemerintahan dengan ilmu administrasi. Pendapat tersebut sangat bertentangan. Tapi teori-teori tersebut berisi atas satu pertanyaan mendasar: bagaimanakah kita dapat membuat pemerintah menjadi kompeten dan otoratif tanpa merusak nilai partisipasi demokratis dan nilai pertanggungjawaban. 

Administrasi negara baru muncul mulai pada penghujung tahun-tahun 1960-an dan permulaan tahun1970-an sebagai suatu tanggapan atas beberapa rangsangan yang berlanjut menjadi keresahan rasial, berlangsungnya ketidakpuasan atas basis intelektual administrasi negara, dan perubahan umum dalam disiplin ilmu sosial. Aneka macam nilai dihubungkan dengan administrasi negara baru, dan nilai tersebut tidak selalu bersesuaian. Karena itu penulis betul-betul menolak pemahaman bahwa pasti ada administrasi negara baru yang tunggal, yang disepakati, disertai model yang sama sekali mengingkari teori-teori dan norma-norma lampau dalam lapangannya. Apa yang baru dalam administrasi negara baru langsung mengalir dari nilai-nilai yang telah menuntut administrasi negara tradisional sehingga administrasi negara baru dapat berjalan logis dari kumpulan pengetahuan baru dalam ilmu-ilmu sosial dan pengarahan ilmu-ilmu itu pada masalah-masalah publik.

Tenaga gerak Administrasi Negara Baru berhubungan dengan pembaruan kepegawaian sipil, gerakan manejer kota, gerakan pemerintahan yang baik dan profesionalisasi aparat administrasi pemerintah. Administrasi negara adalah baru, suatu jawaban atas pemerintahan yang sedang berubah pesat.

Era kedua ditandai dengan petumbuhan pemerintah yang luar biasa pesatnya, perkembangan program kemasyarakatan Amerikayang utama dan akhirnya perkembangan program pertahanan yang besar-besaran yang telah menghasilkan sebagian besar sarjana terkemuka amerika dalam bidang administrasi negara.

Periode berikutnya ditandai dengan pertumbuhan yang pesat dalam dinas / lembaga pelayanan masyarakat dan dengan urbanisasi dan suburbanisasi yang luas, serta tujuan dan anggapan-anggapan dasar administrasi negara dipersoalkan, dan lembagapelayanan masyarakat terus tumbuh dan bersifat profesional. Namun beberapa krisis terjadi serentak yang sebagiannya berasal dari sisa-sisa perkembangan dari waktu yang sebelumnya, sehingga memperburuk lembaga pelayanan masyarakat, dan dihadapkan pada tungginya tingkat pengangguran. Habisnya persediaan sumber-sumber bahan bakar serta perawatan kesehatan dan transportasi juga turut mempengaruhi administrasi negara.

Semua krisis dan peristiwa tersebut menimbulkan program-program pemerintahan yang baru dan mengubah cara-cara memikirkan dan mempraktekkan administrasi negara.

Frederick C. Mosher dan John C. Honey menemukan bahwa kebanyakan karyawan negara merasa sedikit saja punya atau bahkan tidak punya identitas dengan bidang administrasi negara. Banyak dari mereka lebih tertarik hanya pada beberapa subset dari bidang itu, seperti keuangan, personalia, nalisa kebijakan, dan sebagainya. Banyak juga yang menjadikan administrasi negara sebaiag profesi kedua. Administrasi negara pada waktu itu mempunyai definisi tujuan yang agak sempit.

Penhujung tahun-tahun 1970-an, administrasi telah berubah baik dalam praktek maupun dalam pengajarannya. Administrasi negara mengalami perubahan dan menjadi sesuatu yang baru. Dan kebaruan tersebut terletak pada argumen argumen mengenai pemanfaatan tepat dari ilmu itu sendiri.

Model-model nilai administrasi negara yang baru digambarkan, baik yang trikotomi maupun yang dikotomi adalah generalisasi kasar yang tidak terlepas dari kelemahan yang lazim didapat karena kegagalan untuk menerangkan variasi yang luas. Menggambarkan administrasi negara baru secara terperinci adalah suatu cara untuk mengisi generalisasi itu.

Dasar pemikiran untuk administrasi negara hampir senantiasa berupa manajemen yang lebih baikdengan menambahkan keadilan sosial pada sasaran dan pemikiran klasik. Keadilan sosial menekankan suatu pendekatan terhadap studi mengenai administrasi negara dan pendidikan administrasi negara yang bersifat interdisipiliner, terapan, dan memecahkan masalah, serta secara teoritis sehat.

Salah satu perhatian pokok administrasi negara baru adalah perlakuannya yang adil terhadap warga negara. Keadilang sosial berangkat dari patokan-patokan ini. Keadilan sosial mencakup kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kekuatan politik dan kesejahteraan ekonomi minoritas-minoritas ini. Suatu keterikatan asasi pada keadilan sosial akan berarti bahwa administrasi negara baru berusaha untuk mematahkan anggapan Dwight Waldo bahwa lapangan tidak pernah secara memuaskan menampung implikasi keterlibatannya dalam politik maupun penentuan kebijakan. Dikotomi administrasi kebijakan tidak pernah mempunya hak empiris karena amat jelas bahwa sebenarnyalah para administrator justru melaksanakan dan menentukan kebijakan.

Administrasi negara baru berusaha menjawab pertanyaan teoritis dengan cara ini: para administrator tidaklah netral. Mereka harus terikat sepenuhnya pada manajemen baik maupun keadilan sosial sebagai nilai-nilai, sasaran-sasaran yang ingin dicapai, atau pun dasar-dasar pemikiran.

Administrasi negara baru berusaha untuk mengubah kebijakan-kebijakan maupun struktur-struktur yang secara sistematis merintangi keadilan sosial tapi tidak berarti menuntut perubahan, dan tidak berarti menganjurkan perubahan dalam peranan relatif para administrator, eksekutif, legislator, atau pengadilan dalam bentuk dasar konstitusional. Birokrasi tradisional terbuka mempunyai kemampuan stabilitas, bahkan ultrastabilitas. Untuk memperoleh stuktur yang dapat diubah, administrasi negara baru cenderung untuk mencoba dan menganjurkan perubahan bentuk organisasi birokratis. Pada pokoknya pengertian tandingan terhadap birokrasi menjadi ciri khas administrasi negara baru.

Perangkat organisasi yang lain seperti sistem pemograman perencanaan-penganggaran (PBBS= programming planning-budgeting system), dan analisa kebijakan yang disajikan dari segi manajemen sebagai strategi dasar dipandang meningkatkan perubahan menuju keadilan sosial. Dan sebaliknya para ahli ekonomi dan ilmu politik memandang PPBS mengancam konsepsi mereka mengenai pemerintahan demokratis. Perubahan adalah hal yang mendasar bagi administrasi negara baru.

Setiap pemikiran tentang administrasi negara harus bermula dengan ilmu politik. Karena ilmu politik adalah disiplin induk dan hampir semua perintis teori administrasi negara adalah ahli ilmu politik. Ilmu politik khususnya teori politik telah menjadi fokus pertimbangan yang paling lengkap dari pemikiran filosofis dan normatif yang sekarang nampaknya sentral dalam administrasi negara. Namun administrasi negara telah senantiasa lebih sekaligus kurang daripada ilmu politik.

Pergeseran administrasi dari ilmu politik terlihat dalam didirikannya sekolah-sekolah masalah masyarakat dan kebijakan negara. Sarjana-sarjana administrasi negara bahkan nyata-nyata menandai arti pentingnya pergeseran administrasi negara menjauh dari ilmu politik. Dalam instansi pemerintahan, administrasi negara telah lebih dari ilmu politik karena pejabat-pejabat biasanya para spesialis dari disiplin-disiplin lain dan mempunyai latar belakang pendidikan administrasi negara. Kebanyakan ahli-ahli ilmu politik mengakui kebesaran dan kekuatan birokrasi. Logis bagi mereka bahwa birokrasi merupakan subyek penting bagi mereka yang mempelajari pemerintahan. 

Untuk memahami administrasi negara moderen orang harus berkelana di luar ilmu politik, atau dengan menyatakan bahwa administrasi negara bukanlah suatu ilmu sosial pada masalah-masalah kemasyarakatan, melainkan sebuah mata pelajaran, profesi, dan lapangan. Administrasi negara menjembatani disiplin-disiplin dan mengambil bagian yang relevan dari disiplin itu serta menerapkannya pada masalah-masalah publik yang berfungsi sebagai memberikan serangan intelektual yang paling menggairajkan pada administrasi Negara.

2 komentar:

Unknown mengatakan...

terima kasih untuk punya blog ini
bahan ini sangat membantu

Paelani Setia mengatakan...

Referensinya apa yaa? Kenapa gak dicantumin??